PONTIANAK. oleh Melki Sedek Huang (Aktivis Muda Kalbar, Ketua BEM UI 2023, dan Pendiri Forum Anomali)_
Demonstrasi adalah tindakan konstitusional, dijamin jelas oleh konstitusi, dan diatur kebolehannya dalam UU 39/1999 dan UU 9/98. Termasuk rentetan demonstrasi terakhir yang sumbu awalnya adalah kekecewaan pada lembaga DPR RI.
Kekecewaan juga adalah bentuk sah demokrasi. Justru jika tak pernah ada kekecewaan yang diutarakan publik, maka sudah pasti demokrasi sehat tak tercipta. Kekecewaan pada masalah-masalah dalam DPR RI adalah masalah sistemik, bukan orang perseorangan, apalagi salah individu terkhusus secara personal.
Isu tunjangan DPR, inkompetensi beberapa anggota DPR RI, tidak piawainya beberapa anggota DPR RI dalam menjawab pertanyaan publik adalah masalah sistemik yang dialami sistem politik hari ini. Tidak semua partai politik mau mengkader dan melakukan rekrutmen anggota secara jelas, juga akibat sistem Pemilu dan RUU Pemilu yang perlu diperbarukan.
Selayaknya masalah sistemik, menjadi keliru jika kita menyalahkan, atau bahkan menyudutkan anggota DPR RI yang betul-betul telah bekerja rutin untuk konstituennya setiap harinya. Mereka yang setiap harinya bergulat dengan keras di DPR RI dengan jutaan kepentingan demi niat baiknya untuk masyarakat banyak.
Sehingga, serangan pada anggota DPR RI tertentu hanya akan memperburuk masalah. Kita hanya akan mengurangi potensi harapan dalam parlemen di tengah sulitnya memperjuangkan banyak hal di sana. Penggunaan narasi ‘Bubarkan DPR* pun adalah narasi utopis yang tak masuk akal. Sebab hanya DPR-lah jembatan demokrasi masyarakat banyak yang terlembaga formil dalam konstitusi kita.(jr)